Penanganan Perkara Dinilai Perlu Memastikan Kelengkapan Alat Bukti, Peran Para Pihak, serta Perlindungan terhadap Masyarakat yang Diduga Menjadi Korban
KARAWANG, ZONA TV — 18 September 2026
Penanganan perkara dugaan kredit pemilikan rumah (KPR) fiktif yang dikaitkan dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Karawang dan PT Bumi Artha Sedayu menjadi perhatian publik. Perkara yang disebut berlangsung pada periode 2021 sampai 2024 tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek pembiayaan perbankan, tetapi juga berpotensi memiliki dimensi hukum pidana, pertanggungjawaban korporasi, pemalsuan dokumen, perlindungan konsumen, hingga kemungkinan penelusuran aliran dana.
Dalam konteks tersebut, proses hukum harus dilaksanakan dengan menjunjung asas praduga tak bersalah, due process of law, kepastian hukum, kecermatan pembuktian, serta perlindungan terhadap pihak yang benar-benar menjadi korban.
Sikap hukum yang disampaikan dalam tulisan ini merupakan pandangan dan dorongan agar aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara menyeluruh serta tidak berhenti pada pihak-pihak tertentu sebelum konstruksi perkara, hubungan kausalitas, serta peran masing-masing pihak dapat dibuktikan secara objektif.
Nilai Kerugian dan Dugaan 445 Debitur
Berdasarkan uraian perkara yang menjadi dasar pemberitaan, penyidikan Kejaksaan Negeri Karawang disebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan penyaluran KPR dengan jumlah 445 debitur yang terindikasi fiktif pada proyek perumahan Citra Swarna Grande dan Kartika Residence.
Dalam uraian tersebut juga disebutkan adanya nilai kerugian keuangan negara sekitar Rp237,070 miliar berdasarkan hasil audit yang disebut berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
Namun demikian, angka kerugian tersebut tetap harus ditempatkan sebagai bagian dari konstruksi pembuktian perkara sepanjang belum terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Demikian pula mengenai siapa yang bertanggung jawab secara pidana, harus ditentukan berdasarkan alat bukti dan fakta hukum yang diperoleh melalui proses penyidikan dan kemudian diuji di persidangan.
Hal tersebut penting karena hukum pidana tidak mengenal pertanggungjawaban secara otomatis hanya berdasarkan jabatan, hubungan pekerjaan, kepemilikan perusahaan, atau keberadaan seseorang dalam suatu rangkaian transaksi.
Dugaan Modus dan Rangkaian Peristiwa Harus Dibuktikan
Dalam materi perkara yang beredar, dugaan modus antara lain disebut mencakup penggunaan debitur topengan atau joki, manipulasi data pekerjaan dan penghasilan, penggunaan dokumen yang diduga tidak benar, slip gaji dan rekening koran yang diduga dipalsukan, serta pencairan kredit terhadap objek rumah yang dipersoalkan keberadaan maupun kelayakannya.
Disebut pula adanya kelompok atau tim tertentu yang dalam materi perkara dikenal dengan istilah "Tim Batik".
Seluruh istilah, modus, dan peran tersebut harus diuji melalui bukti konkret. Penyidik perlu membangun hubungan antara dokumen pengajuan kredit, proses verifikasi, hasil survei, persetujuan kredit, pencairan dana, penggunaan dana, pembayaran angsuran, serta aliran dana setelah pencairan.
Dengan demikian, perkara tidak hanya dilihat dari adanya kredit bermasalah, melainkan harus ditelusuri apakah sejak awal terdapat perbuatan melawan hukum yang disengaja, siapa yang melakukan, siapa yang menyuruh, siapa yang membantu, siapa yang memperoleh manfaat, serta apakah terdapat kerugian negara yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Kelengkapan Alat Bukti Menjadi Faktor Penting
Dalam hukum acara pidana yang berlaku saat ini, penetapan tersangka dilakukan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti. UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP juga mengatur berbagai jenis alat bukti, termasuk keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, dan alat lain yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.
Karena itu, untuk perkara dengan konstruksi yang kompleks seperti dugaan KPR fiktif, pembuktian idealnya tidak hanya bertumpu pada satu jenis dokumen atau keterangan.
Dokumen yang patut ditelusuri antara lain:
- Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit;
- dokumen aplikasi dan analisis kredit;
- hasil survei dan verifikasi calon debitur;
- dokumen penghasilan dan pekerjaan;
- rekening koran;
- bukti transfer dan pencairan;
- data auto-debet;
- dokumen akad kredit;
- akta terkait jaminan dan Hak Tanggungan;
- dokumen internal bank;
- data elektronik yang relevan;
- rekam komunikasi yang diperoleh secara sah;
- aliran dana melalui rekening maupun instrumen pembayaran elektronik;
- keterangan saksi;
- keterangan ahli perbankan;
- keterangan ahli pidana;
- keterangan ahli pertanahan atau kenotariatan; dan
- hasil pemeriksaan atau audit lembaga yang berwenang.
Khusus alat bukti elektronik, autentikasi dan cara memperolehnya menjadi bagian penting. KUHAP baru menegaskan bahwa alat bukti harus dapat dibuktikan autentikasinya dan diperoleh secara tidak melawan hukum.
Peran Masing-Masing Pihak Tidak Boleh Disamaratakan
Dari perspektif hukum pidana, perkara dengan banyak pihak membutuhkan pemetaan peran secara individual.
Pihak yang memiliki jabatan tinggi dalam perusahaan tidak serta-merta dapat diposisikan sebagai pelaku hanya karena kedudukannya. Sebaliknya, pihak yang secara formal bukan pengurus perusahaan juga tidak otomatis terbebas apabila penyidik menemukan bukti mengenai keterlibatan aktif.
Oleh karena itu, perlu dibedakan antara:
- pelaku langsung;
- pihak yang menyuruh melakukan;
- pihak yang turut serta;
- pihak yang membantu;
- pihak yang menganjurkan;
- pihak yang menyediakan sarana;
- pihak yang menikmati hasil tindak pidana; dan
- pihak yang secara faktual hanya menjadi korban penyalahgunaan identitas.
Pemetaan tersebut menjadi penting untuk menentukan apakah tindakan seseorang memenuhi unsur tindak pidana serta bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan.
Direktur dan Pengurus Korporasi Harus Diperiksa Berdasarkan Peran, Bukan Semata Jabatan
PT Bumi Artha Sedayu sebagai korporasi perlu ditempatkan dalam konstruksi pemeriksaan yang objektif apabila memang ditemukan bukti mengenai keterlibatan korporasi.
Namun pertanggungjawaban pidana pengurus harus tetap dibuktikan melalui perbuatan, pengetahuan, kehendak, kewenangan, serta hubungan antara tindakan pengurus dengan tindak pidana yang didakwakan.
Begitu pula terhadap General Manager Sales dan Marketing, Manager KPR, marketing property, pihak yang diduga menjadi joki, maupun pihak lain yang disebut terlibat.
Setiap orang harus diperiksa berdasarkan bukti individual mengenai apa yang dilakukan, kapan dilakukan, atas perintah siapa, untuk kepentingan siapa, serta keuntungan apa yang diperoleh.
Peran Perbankan Juga Perlu Diperiksa Secara Menyeluruh
Dari sisi perbankan, proses pemeriksaan tidak semestinya hanya diarahkan kepada pihak eksternal.
Apabila benar terdapat pencatatan atau dokumen perbankan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka perlu diperiksa siapa yang membuat, mengetahui, menyetujui, menggunakan, atau membiarkan pencatatan tersebut.
UU Perbankan mengatur larangan bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan maupun dokumen, laporan kegiatan usaha, transaksi, atau rekening bank.
Karena itu, pemeriksaan perlu mencakup pihak-pihak yang berada dalam rantai proses kredit, antara lain pimpinan cabang, pejabat terkait, petugas survei, analis kredit, pejabat pemutus kredit, serta pihak lain yang memiliki kewenangan dalam proses persetujuan dan pencairan.
Hal tersebut bukan berarti seluruh pejabat bank dapat dianggap bersalah. Justru pemeriksaan diperlukan untuk menentukan apakah terdapat perbuatan, kesengajaan, kelalaian yang relevan secara hukum, atau tidak terdapat keterlibatan pidana.
Kedudukan Notaris dan Pejabat yang Berkaitan dengan Akta
Aspek lain yang perlu mendapat perhatian adalah dokumen yang berkaitan dengan perjanjian kredit, jaminan, serta Hak Tanggungan.
Apabila terdapat dugaan bahwa suatu dokumen atau akta dibuat berdasarkan keterangan palsu, data yang tidak benar, atau terdapat perbuatan melawan hukum dalam proses pembuatannya, maka fakta tersebut harus diuji secara khusus.
Namun demikian, profesi notaris tidak dapat serta-merta dikonstruksikan sebagai bagian dari tindak pidana hanya karena notaris membuat atau menandatangani suatu akta yang kemudian dipersoalkan.
Perlu dibuktikan apakah notaris mengetahui adanya perbuatan melawan hukum, turut serta, membantu, atau justru menjalankan kewenangan berdasarkan dokumen yang pada saat itu secara formal tampak memenuhi persyaratan.
Dengan demikian, pemeriksaan terhadap notaris harus dilakukan secara profesional serta memperhatikan mekanisme dan perlindungan hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.
Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang Perlu Ditelusuri Jika Ditemukan Aliran Dana
Apabila dalam proses penyidikan ditemukan bahwa dana hasil dugaan tindak pidana dialihkan, digunakan untuk membeli aset, membiayai pembangunan, dipindahkan melalui berbagai rekening, atau disamarkan asal-usulnya, maka aspek tindak pidana pencucian uang dapat menjadi bagian yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU masih berlaku, tetapi sejumlah ketentuan pidananya, termasuk Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, telah dicabut sebagian oleh UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Karena itu, konstruksi pasal yang digunakan harus disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku pada waktu perbuatan dilakukan serta ketentuan peralihan yang relevan.
Penelusuran aliran dana menjadi penting untuk menjawab pertanyaan mendasar: ke mana dana hasil pencairan kredit mengalir, siapa penerima manfaat sebenarnya, apakah dana tersebut kembali kepada pihak yang mengatur proses kredit, serta apakah dana digunakan untuk membeli atau membangun aset tertentu.
Perlindungan Terhadap Debitur yang Identitasnya Disalahgunakan
Salah satu aspek yang tidak kalah penting adalah kemungkinan adanya masyarakat yang namanya digunakan untuk pengajuan kredit tanpa memahami atau tanpa memperoleh manfaat sebenarnya dari transaksi tersebut.
Apabila terdapat warga yang KTP, data pribadi, tanda tangan, rekening, atau identitas lainnya digunakan oleh pihak lain, maka status mereka harus diteliti secara individual.
Jangan sampai seseorang yang sesungguhnya menjadi korban justru diposisikan sebagai pelaku tanpa bukti yang memadai.
Terhadap pihak yang terbukti menjadi korban, mekanisme perlindungan saksi dan korban dapat dipertimbangkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlu dicatat, rezim perlindungan saksi dan korban telah mengalami perubahan melalui UU Nomor 3 Tahun 2026, sehingga rujukan terhadap UU Nomor 31 Tahun 2014 perlu disesuaikan dengan ketentuan terbaru.
Dengan demikian, pemberian status hukum kepada seseorang harus didasarkan pada fakta dan bukti, bukan semata-mata karena namanya tercantum dalam dokumen kredit.
Pemulihan Data dan Kerugian Konsumen
Apabila kemudian terbukti terdapat masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan identitas atau kredit yang tidak pernah mereka nikmati, persoalan tidak berhenti pada aspek pidana.
Perlu dipertimbangkan pula aspek pemulihan kerugian, pemulihan nama baik, koreksi data kredit, serta perlindungan terhadap data pribadi.
Dalam sektor jasa keuangan, OJK memiliki kewenangan melakukan pembelaan hukum untuk perlindungan konsumen, termasuk pengajuan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan pihak yang dirugikan dan/atau memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian. Kewenangan tersebut antara lain diatur dalam POJK Nomor 38 Tahun 2025.
Karena itu, apabila terdapat konsumen yang dapat membuktikan dirinya menjadi korban, penyelesaian perkara seyogianya juga mempertimbangkan aspek restitutio in integrum, yakni pemulihan keadaan sedekat mungkin dengan keadaan sebelum terjadinya pelanggaran.
Bentuk pemulihan dapat mencakup, sesuai hasil pemeriksaan dan dasar hukum yang berlaku, pengembalian kerugian yang benar-benar terbukti, koreksi data kredit, penghentian penagihan yang tidak memiliki dasar hukum, serta pemulihan nama baik korban.
Delapan Kelompok yang Perlu Didalami
Untuk memperoleh konstruksi perkara yang utuh, sedikitnya terdapat sejumlah kelompok yang patut didalami berdasarkan bukti yang tersedia, yaitu:
- pengurus atau pihak yang bertanggung jawab pada PT Bumi Artha Sedayu;
- staf dan pengelola internal perusahaan yang berkaitan dengan proses KPR;
- marketing property;
- jajaran PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Karawang yang terkait proses kredit;
- notaris/PPAT yang berkaitan dengan dokumen dan Hak Tanggungan;
- pihak yang diduga menjadi joki atau debitur topengan;
- pihak yang diduga terlibat dalam pembuatan atau penggunaan dokumen tidak benar; dan
- pihak yang berkaitan dengan aset atau lahan yang diduga menjadi tujuan penggunaan dana.
Daftar tersebut bukan berarti seluruh pihak di atas merupakan tersangka. Pemeriksaan justru diperlukan untuk menentukan apakah seseorang berkedudukan sebagai saksi, korban, pihak yang membantu mengungkap perkara, atau pihak yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban.
Koordinasi Antar-Lembaga Diperlukan
Mengingat perkara ini disebut melibatkan sektor perbankan, korporasi, konsumen, kemungkinan tindak pidana asal, serta aliran dana, koordinasi antarlembaga dapat menjadi bagian penting dari upaya penegakan hukum.
Kejaksaan Negeri Karawang sebagai institusi yang menangani perkara perlu memastikan setiap tahapan penyidikan dan penuntutan berjalan berdasarkan kewenangan masing-masing serta memenuhi ketentuan hukum acara pidana.
Dalam hal diperlukan, koordinasi dengan Kepolisian dapat dilakukan untuk mendalami dugaan tindak pidana umum yang memiliki keterkaitan dengan perkara utama.
Koordinasi dengan OJK dapat diarahkan pada aspek pengawasan sektor jasa keuangan dan perlindungan konsumen. POJK Nomor 38 Tahun 2025 secara khusus mengatur kewenangan gugatan OJK untuk perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.
Sementara itu, apabila terdapat persoalan mengenai kerugian keuangan negara, hasil pemeriksaan lembaga audit dan kedudukannya dalam proses pembuktian harus ditempatkan secara hati-hati.
Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026, misalnya, membahas persoalan pembuktian unsur kerugian keuangan negara dan menekankan konsepsi actual loss, yakni kerugian yang benar-benar nyata atau aktual. Karena itu, klaim bahwa suatu lembaga tertentu secara eksklusif dan final selalu menjadi satu-satunya pihak yang dapat menentukan kerugian negara tidak dapat dinyatakan secara sederhana tanpa melihat keseluruhan pertimbangan hukum putusan tersebut.
Prinsip Kehati-hatian dan Kepastian Hukum
Perkara dugaan KPR fiktif pada akhirnya bukan sekadar persoalan antara perusahaan pengembang, bank, dan debitur.
Jika dugaan tersebut terbukti, perkara dapat menyentuh aspek integritas sistem perbankan, perlindungan konsumen, penggunaan data pribadi, pertanggungjawaban korporasi, serta kemungkinan kerugian keuangan negara.
Sebaliknya, apabila seseorang sebenarnya merupakan korban atau hanya tercatat sebagai debitur tanpa mengetahui proses pengajuan kredit, maka hukum juga harus memberikan perlindungan.
Karena itu, proses penegakan hukum harus menemukan keseimbangan antara kepentingan pemberantasan tindak pidana dengan perlindungan terhadap orang yang tidak terlibat.
Dorongan untuk Penanganan Profesional dan Transparan
Sikap hukum yang disampaikan dalam perkara ini pada prinsipnya mendorong agar Kejaksaan Negeri Karawang memastikan berkas perkara yang nantinya dilimpahkan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, apabila memang memenuhi syarat untuk dilimpahkan, telah disusun berdasarkan pembuktian yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kelengkapan tersebut meliputi aspek actus reus, yakni perbuatan yang diduga dilakukan, serta mens rea, yakni sikap batin atau unsur kesalahan yang relevan dengan delik yang disangkakan.
Setiap tersangka harus memiliki uraian perbuatan yang jelas dan individual. Tidak boleh terjadi perluasan pertanggungjawaban pidana hanya berdasarkan hubungan pekerjaan atau jabatan.
Demikian pula, masyarakat yang benar-benar menjadi korban harus memperoleh perlindungan agar tidak mengalami kriminalisasi akibat penyalahgunaan identitas dan dokumen.
Penutup
Penanganan perkara dugaan KPR fiktif BTN Cabang Karawang dan PT Bumi Artha Sedayu membutuhkan ketelitian, objektivitas, serta keberanian untuk mengungkap seluruh rangkaian peristiwa secara utuh.
Aparat penegak hukum diharapkan tidak hanya mengejar siapa yang berada di permukaan, tetapi juga mengurai siapa yang merancang, siapa yang memerintahkan, siapa yang melaksanakan, siapa yang membantu, siapa yang memperoleh manfaat, ke mana dana mengalir, serta siapa yang sesungguhnya menjadi korban.
Dengan konstruksi pembuktian yang lengkap, perkara dapat diuji secara terbuka melalui mekanisme peradilan. Sebaliknya, pihak yang tidak terbukti terlibat harus tetap memperoleh perlindungan hukum sesuai asas praduga tak bersalah.
Pada akhirnya, tujuan penegakan hukum bukan sekadar menjatuhkan hukuman, tetapi juga memastikan kepastian hukum, keadilan, pemulihan korban, perlindungan kepentingan masyarakat, dan pemulihan kerugian yang benar-benar terbukti secara hukum.
Karawang, 18 September 2026
Penulis
Tatang Ruslih, S.H.
Penasehat Redaksi Pusat ZONA TV NASIONAL
Pengurus Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI)
Sekretaris Jenderal LBH Perisai Garuda
Team Khusus Kantor Hukum ADI 80 Jakarta