ZONA TV TASIKMALAYA — 30 Agustus 2026
TASIKMALAYA — Masuknya investasi ke suatu daerah tidak semata-mata berbicara mengenai pembangunan gedung, kawasan usaha, atau berdirinya perusahaan baru. Lebih jauh dari itu, investasi berkaitan erat dengan terbukanya lapangan pekerjaan, meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, serta munculnya peluang usaha baru bagi warga di sekitar kawasan investasi.
Atas dasar itu, Pemuda Pancasila Pimpinan Anak Cabang (PAC) Bungursari Kota Tasikmalaya menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah bersama TNI dan Polri dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif, khususnya dalam menghadapi berbagai bentuk gangguan yang berpotensi menghambat masuknya investasi ke wilayah Bungursari.
Organisasi kepemudaan tersebut menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan iklim usaha yang sehat, aman, dan terbuka. Kehadiran investor, baik dari dalam maupun luar Kota Tasikmalaya, dinilai dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Sekretaris Pemuda Pancasila PAC Bungursari, Cevi Supriatna, mengatakan bahwa kondisi ekonomi dan terbatasnya lapangan pekerjaan menjadi alasan kuat mengapa masyarakat harus memberikan ruang bagi investasi yang sehat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Di saat tekanan ekonomi dan sulitnya pekerjaan, masyarakat Bungursari akan sangat antusias jika perusahaan-perusahaan dibangun di Bungursari. Harapannya, warga Bungursari dapat terserap menjadi tenaga kerja sehingga bisa membantu meminimalisir pengangguran,” ungkap Cevi.
Menurutnya, investasi seharusnya tidak dipandang hanya dari sisi keuntungan perusahaan. Pemerintah daerah dan masyarakat juga perlu melihat dampak berantai yang dapat ditimbulkan ketika sebuah perusahaan beroperasi di suatu wilayah.
Ketika perusahaan tumbuh, kebutuhan terhadap tenaga kerja meningkat. Di sisi lain, keberadaan perusahaan juga dapat membuka peluang bagi pelaku usaha kecil, pedagang, jasa transportasi, penyedia makanan, hingga berbagai sektor ekonomi masyarakat lainnya.
Dengan demikian, investasi yang dikelola secara baik berpotensi menciptakan ekosistem ekonomi baru di tengah masyarakat.
Namun demikian, dukungan terhadap investasi bukan berarti masyarakat menutup mata terhadap persoalan hukum, lingkungan, ketenagakerjaan, maupun kepentingan masyarakat sekitar.
Investasi harus tetap berjalan sesuai aturan.
Pemerintah memiliki kewenangan untuk memastikan setiap perusahaan yang beroperasi memenuhi persyaratan perizinan dan ketentuan yang berlaku. Sementara masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi serta menyampaikan aspirasi apabila terdapat persoalan yang menyangkut kepentingan publik.
Dalam konteks tersebut, keberadaan aparat penegak hukum menjadi penting untuk menjaga agar perbedaan kepentingan tidak berkembang menjadi intimidasi, tekanan, pungutan liar, kekerasan, atau tindakan lain yang dapat merusak iklim investasi.
Jangan Sampai Investor Takut Datang
Ketua Pemuda Pancasila PAC Bungursari, Sarip, menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin ada kelompok atau pihak tertentu yang menghambat masuknya investor ke wilayah Bungursari melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum.
“Kami akan hadang siapapun yang mengganggu datangnya investor dari dalam kota maupun luar kota ke Bungursari,” ujar Sarip.
Pernyataan tersebut, menurut Sarip, merupakan bentuk komitmen organisasi untuk mendukung terciptanya kondisi yang aman dan kondusif di wilayah Bungursari.
Namun, dukungan tersebut harus dipahami dalam koridor hukum. Pemuda Pancasila menyatakan siap bersinergi dengan pemerintah dan aparat TNI-Polri, bukan mengambil alih kewenangan aparat penegak hukum.
Artinya, apabila ditemukan dugaan praktik premanisme, intimidasi, pungutan ilegal, atau tindakan lain yang merugikan investor maupun masyarakat, penyelesaiannya harus ditempuh melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Premanisme dan Investasi Tidak Bisa Berjalan Beriringan
Secara umum, iklim investasi membutuhkan kepastian. Investor tentu akan mempertimbangkan banyak faktor sebelum menanamkan modal, mulai dari legalitas, akses infrastruktur, ketersediaan tenaga kerja, kondisi sosial, hingga keamanan.
Ketika sebuah daerah memiliki citra sebagai wilayah yang rawan gangguan atau terdapat pihak-pihak yang melakukan tekanan terhadap pelaku usaha, maka bukan tidak mungkin investor akan berpikir ulang untuk menanamkan modal.
Di sinilah persoalan premanisme menjadi serius.
Jika benar terdapat pihak yang menggunakan ancaman, tekanan, intimidasi atau pungutan ilegal untuk memperoleh keuntungan dari aktivitas usaha, maka tindakan tersebut tidak hanya merugikan perusahaan. Dampaknya dapat meluas kepada masyarakat yang seharusnya memperoleh manfaat dari keberadaan investasi tersebut.
Pada akhirnya, masyarakat juga yang dapat kehilangan peluang pekerjaan.
Karena itu, penertiban terhadap praktik-praktik yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum merupakan bagian penting dalam menciptakan ekosistem investasi yang sehat.
Masyarakat Bungursari Berhak Mendapat Lapangan Kerja
Dari perspektif masyarakat, masuknya perusahaan baru tentu membawa harapan tersendiri.
Di tengah kebutuhan ekonomi yang semakin tinggi, lapangan pekerjaan menjadi salah satu persoalan yang harus mendapat perhatian serius. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta aparat keamanan.
Jika terdapat perusahaan yang membuka kesempatan kerja, masyarakat sekitar semestinya mendapatkan akses informasi dan kesempatan yang adil sesuai kompetensi dan kebutuhan perusahaan.
Hal tersebut dapat menjadi salah satu bentuk manfaat langsung investasi bagi masyarakat lokal.
Namun, masyarakat juga perlu memahami bahwa perusahaan bukan semata-mata tempat mencari pekerjaan. Perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan memenuhi persyaratan.
Karena itu, pemerintah bersama pemangku kepentingan juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat Bungursari agar warga lokal memiliki daya saing ketika perusahaan mulai beroperasi.
Pemerintah Jangan Hanya Mengundang Investor
Dalam pandangan redaksi, menciptakan iklim investasi yang kondusif tidak cukup hanya dengan mengundang investor datang.
Pemerintah juga harus memastikan adanya kepastian hukum, transparansi perizinan, pengawasan terhadap aktivitas perusahaan, perlindungan tenaga kerja, serta mekanisme pengaduan masyarakat.
Investor membutuhkan kepastian.
Masyarakat juga membutuhkan kepastian.
Keduanya tidak boleh dipertentangkan.
Investor harus mendapatkan jaminan keamanan dalam menjalankan usaha selama mematuhi aturan. Sebaliknya, masyarakat harus mendapatkan jaminan bahwa investasi yang masuk tidak mengorbankan kepentingan publik, lingkungan, hak pekerja, maupun ketertiban sosial.
Dengan demikian, investasi yang ideal bukan sekadar investasi yang besar nilai modalnya, tetapi investasi yang memberikan manfaat nyata bagi daerah dan masyarakat.
Pemuda Pancasila Siap Bersinergi
Pemuda Pancasila PAC Bungursari menyatakan siap mengambil bagian dalam menjaga kondusivitas wilayah bersama seluruh elemen masyarakat.
Dukungan tersebut diharapkan dapat menjadi energi positif untuk membangun Bungursari sebagai salah satu kawasan yang memiliki daya tarik bagi pelaku usaha.
Pemuda Pancasila juga menyerukan agar seluruh pihak tidak menggunakan isu investasi sebagai alasan untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum.
Jika ada persoalan, sampaikan melalui jalur yang benar.
Jika ada dugaan pelanggaran, laporkan kepada pihak yang berwenang.
Jika ada aspirasi masyarakat, pemerintah wajib membuka ruang dialog.
Dan jika ada tindakan yang mengarah kepada premanisme atau gangguan keamanan, aparat penegak hukum harus bertindak sesuai kewenangannya.
Sebab, pembangunan ekonomi membutuhkan rasa aman.
Lapangan pekerjaan membutuhkan investasi.
Dan investasi membutuhkan kepastian hukum.
Bungursari Harus Menjadi Wilayah yang Ramah Investasi
Bungursari memiliki masyarakat yang membutuhkan peluang ekonomi. Karena itu, momentum pembangunan dan masuknya investasi perlu dimanfaatkan secara positif.
Jangan sampai peluang tersebut hilang hanya karena adanya kepentingan kelompok atau segelintir pihak.
Masyarakat Bungursari tentu berharap setiap investasi yang masuk mampu memberikan manfaat konkret, terutama dalam membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan perputaran ekonomi lokal.
Pada saat yang sama, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga suasana tetap kondusif.
Investasi boleh datang dari mana saja, tetapi manfaatnya harus dirasakan masyarakat.
Pemerintah bertugas memberikan kepastian dan pengawasan.
Aparat bertugas menjaga keamanan dan menegakkan hukum.
Investor menjalankan usaha secara profesional dan taat aturan.
Masyarakat ikut menjaga kondusivitas.
Sedangkan organisasi masyarakat dapat menjadi mitra sosial dalam menjaga komunikasi antara masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha.
Dengan pola tersebut, Bungursari tidak hanya menjadi wilayah yang aman untuk berinvestasi, tetapi juga menjadi wilayah yang mampu mengubah investasi menjadi peluang ekonomi bagi masyarakatnya.
Bungursari membutuhkan pembangunan, membutuhkan lapangan kerja, dan membutuhkan investasi yang sehat. Yang harus dihadang bukan investasinya, melainkan segala bentuk tindakan melawan hukum yang menghambat kemajuan masyarakat.
ZONA TV TASIKMALAYA Investigasi Mengungkap Fakta