BAGIAN KE-2

KEPENTINGAN HUKUM KORBAN UNTUK MEMBERIKAN KETERANGAN KEPADA KEJAKSAAN NEGERI

Menempuh Kepastian Hukum bagi Korban KPR BTN Fiktif dalam Upaya Restitutio In Integrum

10 September 2026

Penulis:
TATANG RUSLIH, S.H., M.H., M.Si.

Penasehat Redaksi Pusat ZONA TV NASIONAL
Ketua Umum DPN Garda Anti Narkoba Indonesia
Sekjen LBH PERISAI GARUDA
Ketua LBH EM'80 Cabang Karawang
Team Khusus KANTOR HUKUM ADI'80 Jakarta
Pimpinan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) Provinsi Jawa Barat

ABSTRAK

Perkara dugaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BTN fiktif yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Karawang menimbulkan persoalan hukum yang tidak hanya berkaitan dengan dugaan kerugian terhadap keuangan negara, tetapi juga menyangkut perlindungan dan pemulihan hak masyarakat yang diduga menjadi korban.

Dalam konstruksi perkara KPR fiktif, terdapat dugaan penggunaan identitas calon debitur untuk memperoleh fasilitas pembiayaan tanpa persetujuan yang sebenarnya, tanpa kehadiran fisik calon debitur dalam proses yang seharusnya, dan tanpa keberadaan objek rumah sebagaimana diperjanjikan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian materiil berupa pembayaran uang muka dan angsuran, sekaligus kerugian immateriil berupa gangguan terhadap reputasi serta pencatatan dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK dan tekanan psikologis akibat penagihan.

Persoalan menjadi semakin kompleks ketika seseorang yang secara faktual merasa menjadi korban justru berpotensi diposisikan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas dokumen atau fasilitas kredit yang tidak pernah dinikmatinya. Dalam perspektif hukum pidana, keberadaan perbuatan dan hubungan administratif semata tidak otomatis membuktikan pertanggungjawaban pidana. Unsur kesalahan dan mens rea tetap harus diperhatikan.

Tulisan ini menganalisis kepentingan hukum korban untuk secara aktif memberikan keterangan kepada aparatur penegak hukum, khususnya Kejaksaan Negeri Karawang, sebagai bagian dari upaya memperoleh kepastian hukum sekaligus pemulihan hak. Keterangan korban tidak semata-mata merupakan informasi tambahan, tetapi dapat menjadi bagian penting dalam mengungkap bagaimana identitas digunakan, bagaimana dokumen diproses, apakah terdapat persetujuan dari korban, serta apakah korban pernah menerima atau menikmati objek pembiayaan.

Dalam perspektif pemulihan, asas restitutio in integrum menjadi prinsip penting, yakni mengupayakan agar korban ditempatkan sedekat mungkin pada kondisi sebelum terjadinya perbuatan yang merugikan. Pemulihan tersebut dapat mencakup pengembalian kerugian materiil, pemulihan status hukum dan reputasi finansial, serta perlindungan korban dari proses hukum yang tidak tepat sasaran.

Dengan demikian, proses penegakan hukum terhadap dugaan KPR fiktif perlu menempatkan korban secara proporsional. Apabila berdasarkan alat bukti korban terbukti tidak mengetahui, tidak menyetujui, tidak menikmati fasilitas kredit, dan tidak memiliki kehendak melakukan tindak pidana, maka korban semestinya memperoleh perlindungan hukum sebagai pihak yang dirugikan.

Kata kunci: KPR BTN Fiktif, Korban, Kepastian Hukum, Kejaksaan Negeri, Restitutio In Integrum, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Kredit Pemilikan Rumah merupakan salah satu instrumen pembiayaan yang mempunyai fungsi strategis dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap tempat tinggal. Sistem KPR dibangun berdasarkan kepercayaan antara debitur, bank, developer, notaris, perusahaan pembiayaan, dan berbagai pihak lain yang terlibat dalam proses pembiayaan.

Namun, semakin kompleks suatu sistem pembiayaan, semakin besar pula kebutuhan terhadap mekanisme pengawasan dan verifikasi yang mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan.

Persoalan muncul ketika fasilitas KPR yang seharusnya digunakan untuk memperoleh rumah justru diduga dibangun melalui dokumen, identitas, atau transaksi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Dalam keadaan demikian, persoalan hukum tidak berhenti pada pertanyaan mengenai siapa yang menerima pencairan dana. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: siapa yang memiliki kehendak, siapa yang membuat atau menggunakan dokumen, siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang dirugikan, dan siapa yang seharusnya bertanggung jawab secara hukum?

Pertanyaan tersebut menjadi penting dalam perkara dugaan KPR fiktif di Kabupaten Karawang yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Karawang.

Berdasarkan uraian perkara yang menjadi objek pembahasan, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pembiayaan KPR dengan nilai kerugian negara yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp237 miliar dan telah menyeret sejumlah pihak sebagai tersangka.

Dalam konteks tersebut, masyarakat yang identitasnya diduga digunakan dalam proses pembiayaan memiliki persoalan hukum tersendiri. Mereka bukan hanya berhadapan dengan persoalan kehilangan uang, tetapi juga menghadapi konsekuensi administratif dan sosial karena namanya dapat tercatat sebagai debitur.

Ketika sebuah fasilitas kredit tercatat atas nama seseorang, sistem administrasi keuangan akan melihat hubungan tersebut sebagai hubungan antara debitur dan kreditur. Namun secara faktual, hubungan administratif tersebut belum tentu mencerminkan siapa yang sebenarnya melakukan perbuatan dan menikmati manfaat pembiayaan.

Di sinilah kepentingan hukum korban untuk memberikan keterangan menjadi sangat penting.

Korban perlu diberi ruang untuk menjelaskan fakta dari perspektif dirinya sendiri: apakah pernah mengajukan KPR, apakah pernah hadir dalam proses akad, apakah pernah menerima rumah, apakah pernah menandatangani dokumen, berapa uang yang telah dikeluarkan, dan bagaimana dirinya mengetahui bahwa identitasnya digunakan.

Keterangan tersebut dapat membantu aparat penegak hukum membedakan antara pelaku, pihak yang turut terlibat, pihak yang mengetahui, pihak yang lalai, dan pihak yang benar-benar menjadi korban.

KEPENTINGAN HUKUM KORBAN DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM

Kepentingan hukum korban tidak boleh dipandang hanya sebagai kepentingan untuk memperoleh kembali uang yang telah dikeluarkan.

Lebih dari itu, korban memiliki kepentingan untuk memperoleh kejelasan mengenai status hukumnya.

Seorang korban yang identitasnya digunakan dalam fasilitas KPR fiktif dapat menghadapi beberapa persoalan sekaligus.

Pertama, korban dapat kehilangan uang yang telah dibayarkan.

Kedua, korban dapat menghadapi tagihan atas fasilitas yang secara faktual tidak pernah dinikmatinya.

Ketiga, korban dapat mengalami hambatan memperoleh pembiayaan lain akibat pencatatan dalam sistem informasi keuangan.

Keempat, korban dapat mengalami tekanan psikologis karena merasa harus mempertanggungjawabkan sesuatu yang menurut keterangannya tidak pernah dilakukan.

Kelima, korban dapat menghadapi kekhawatiran akan diposisikan sebagai pihak yang terlibat dalam tindak pidana.

Oleh karena itu, memberikan keterangan kepada Kejaksaan bukan sekadar hak untuk berbicara, tetapi merupakan bagian dari kepentingan hukum korban dalam membangun fakta perkara.

Keterangan korban dapat menjadi pintu masuk untuk menguji rangkaian proses pembiayaan sejak awal.

POSISI KORBAN: DEBITUR SECARA ADMINISTRATIF, KORBAN SECARA FAKTUAL

Salah satu persoalan paling penting dalam perkara KPR fiktif adalah perbedaan antara status administratif dan kenyataan faktual.

Seseorang dapat tercatat sebagai debitur dalam dokumen bank. Akan tetapi, pencatatan tersebut tidak dengan sendirinya menjawab pertanyaan mengenai siapa yang sebenarnya mengajukan fasilitas kredit.

Dalam perkara yang melibatkan dugaan penyalahgunaan identitas, harus diperiksa bagaimana data pribadi diperoleh, siapa yang menyerahkan data tersebut, siapa yang mengisi dokumen, siapa yang berkomunikasi dengan bank, siapa yang menerima pencairan dana, dan siapa yang menguasai objek atau hasil pembiayaan.

Dengan demikian, status seseorang sebagai debitur dalam sebuah sistem administrasi tidak boleh secara otomatis dipersamakan dengan statusnya sebagai pelaku tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana harus dibangun berdasarkan fakta, alat bukti, perbuatan, hubungan kausal, serta unsur kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada orang yang bersangkutan.

Dalam konteks inilah konsep mens rea menjadi relevan.

Apabila seseorang benar-benar tidak mengetahui penggunaan identitasnya, tidak memberikan persetujuan, tidak hadir dalam proses yang diwajibkan, tidak menerima manfaat pembiayaan, serta tidak memiliki kehendak untuk melakukan tindak pidana, maka fakta tersebut harus diuji secara objektif oleh aparat penegak hukum.

KASUS ISMI MAULIDIYAH SEBAGAI GAMBARAN KEDUDUKAN KORBAN

Dalam uraian perkara yang dianalisis, korban atas nama Ismi Maulidiyah tercantum sebagai debitur dalam Surat Persetujuan Prinsip Kredit Nomor e0345/00181/SP3K/2024 tanggal 18 Januari 2024 dengan plafon kredit sebesar Rp680.000.000.

Fasilitas tersebut dikaitkan dengan unit Perumahan Kartika Residence Blok G5 Nomor 16, Klari, Karawang.

Namun berdasarkan kronologi yang disampaikan, korban menyatakan bahwa identitasnya digunakan untuk pengajuan pembiayaan KPR tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuannya.

Korban juga menyatakan telah mengeluarkan uang muka sebesar Rp28.234.350 dan membayar angsuran selama 11 bulan sebesar Rp27.863.000.

Dengan demikian, berdasarkan angka yang disampaikan dalam kronologi tersebut, total pembayaran yang telah dikeluarkan mencapai:

Rp28.234.350 + Rp27.863.000 = Rp56.097.350.

Persoalan menjadi lebih serius apabila objek rumah yang dijanjikan ternyata tidak pernah tersedia atau tidak dapat ditempati sebagaimana mestinya.

Dalam keadaan demikian, korban menghadapi posisi hukum yang paradoksal: secara administrasi tercatat sebagai debitur, tetapi secara faktual mengaku tidak pernah memperoleh manfaat sebagaimana tujuan KPR.

Paradoks tersebut justru harus menjadi objek pemeriksaan hukum secara mendalam.

KERUGIAN KORBAN BUKAN SEKADAR ANGKA

Kerugian korban tidak dapat dilihat hanya melalui nominal Rp56.097.350.

Uang muka dan angsuran memang dapat dihitung secara matematis. Namun akibat hukum dan sosial yang ditimbulkan dapat jauh lebih luas.

Pencatatan sebagai debitur bermasalah berpotensi memengaruhi kemampuan seseorang dalam memperoleh fasilitas keuangan pada masa mendatang.

Seseorang yang ingin mengajukan kredit usaha, pembiayaan kendaraan, pembelian rumah, atau kebutuhan produktif lainnya dapat menghadapi kendala apabila terdapat informasi negatif dalam sistem informasi keuangan.

Selain itu, penagihan yang berlangsung terhadap seseorang yang merasa tidak pernah memperoleh rumah dapat menimbulkan tekanan psikologis.

Karena itu, pemulihan korban harus memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar pengembalian uang.

Pemulihan harus menyentuh status hukum, status administratif, reputasi finansial, kerugian ekonomi, dan kondisi sosial korban.

PENTINGNYA KETERANGAN KORBAN KEPADA KEJAKSAAN NEGERI KARAWANG

Dalam perkara yang sedang ditangani aparat penegak hukum, korban memiliki kepentingan untuk menyampaikan keterangan secara langsung dan terstruktur.

Keterangan korban setidaknya dapat menjelaskan:

Apakah korban pernah mengajukan KPR;
Apakah korban pernah memberikan persetujuan atas penggunaan identitasnya;
Apakah korban pernah hadir dalam proses akad;
Apakah korban pernah menandatangani dokumen pembiayaan;
Apakah korban pernah bertemu pihak developer, perusahaan pembiayaan, atau pihak bank;
Apakah korban pernah menerima objek rumah;
Siapa yang memberikan informasi mengenai KPR kepada korban;
Bagaimana proses pembayaran uang muka dan angsuran;
Bagaimana korban mengetahui adanya permasalahan dalam fasilitas KPR;
Apa saja kerugian yang telah dialami korban.

Keterangan tersebut memiliki nilai penting karena dapat membantu aparat penegak hukum melakukan rekonstruksi perkara secara lebih utuh.

Jangan sampai perkara hanya dibaca melalui dokumen administrasi, sementara fakta mengenai bagaimana dokumen tersebut lahir justru tidak ditelusuri secara memadai.

ANALISIS YURIDIS

1. Aspek Perdata

Dalam perspektif hukum perdata, keabsahan suatu perjanjian harus diuji berdasarkan syarat sah perjanjian.

Apabila terbukti bahwa suatu perjanjian dibuat tanpa kehendak atau persetujuan yang sebenarnya dari pihak yang namanya dicantumkan sebagai debitur, maka terdapat persoalan serius mengenai terbentuknya kesepakatan.

Demikian pula apabila objek yang diperjanjikan ternyata tidak ada atau konstruksi perjanjian dibangun atas keadaan yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Oleh sebab itu, status perjanjian KPR tidak dapat semata-mata ditentukan dari keberadaan dokumen, tetapi harus dilihat dari proses pembentukan perjanjian dan keadaan faktual yang melatarbelakanginya.

Pasal 1320 KUHPerdata menjadi titik awal untuk menguji syarat sah perjanjian, sedangkan ketentuan mengenai sebab yang tidak diperbolehkan dan sebab yang palsu menjadi bagian dari analisis apabila fakta perkara mendukung.

2. Aspek Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia merupakan instrumen hukum yang memiliki konsekuensi penting dalam hubungan pembiayaan.

Apabila proses pembebanan jaminan fidusia dilakukan tanpa memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka aspek keabsahan dan kekuatan hukum dokumen tersebut perlu diperiksa.

Dalam konteks perkara yang dianalisis, apabila benar terdapat dokumen jaminan yang dibuat tanpa kehadiran atau persetujuan pihak yang namanya dicantumkan, maka proses tersebut harus diuji dari sisi formal maupun material.

Pemeriksaan tidak cukup berhenti pada keberadaan dokumen, melainkan juga harus menjawab bagaimana dokumen tersebut dibuat dan berdasarkan fakta apa dokumen tersebut diterbitkan.

3. Aspek Pidana dan Mens Rea

Dalam hukum pidana, seseorang tidak seharusnya dipertanggungjawabkan hanya karena namanya terdapat dalam sebuah dokumen.

Harus terdapat pemeriksaan terhadap perbuatan konkret dan unsur kesalahan orang yang bersangkutan.

Pertanyaan pentingnya adalah:

Apakah korban mengetahui perbuatan tersebut?

Apakah korban menyetujuinya?

Apakah korban turut serta melakukan perbuatan tersebut?

Apakah korban memperoleh manfaat dari tindak pidana tersebut?

Apakah korban memiliki kehendak untuk melakukan perbuatan melawan hukum?

Jika jawaban atas pertanyaan tersebut berdasarkan alat bukti menunjukkan bahwa korban tidak terlibat, maka kedudukannya harus dianalisis sebagai pihak yang dirugikan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 432 K/Pid/2022 yang dijadikan rujukan dalam tulisan ini menjadi bagian penting untuk dikaji dalam konteks pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan akta.

Namun, penerapan putusan tersebut tetap harus memperhatikan fakta konkret dan pembuktian dalam masing-masing perkara.

4. Perlindungan Konsumen dan Prinsip Kehati-hatian

Hubungan antara masyarakat dengan lembaga jasa keuangan juga tidak dapat dilepaskan dari prinsip perlindungan konsumen.

Ketika identitas seseorang digunakan dalam fasilitas pembiayaan tanpa persetujuan yang sebenarnya, maka mekanisme verifikasi dan prinsip kehati-hatian menjadi aspek yang penting untuk diperiksa.

Pertanyaan hukumnya adalah apakah proses verifikasi identitas, kemampuan debitur, keberadaan objek pembiayaan, serta dokumen pendukung telah dilakukan secara benar.

Apabila proses tersebut terbukti tidak dilakukan sebagaimana mestinya, maka harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Perlindungan konsumen tidak berarti membebaskan seseorang dari kewajiban kontraktual secara otomatis. Akan tetapi, perlindungan tersebut menjadi relevan ketika terdapat bukti bahwa hubungan kontraktual lahir dari penyalahgunaan identitas, informasi yang tidak benar, atau proses yang tidak sesuai dengan ketentuan.

RESTITUTIO IN INTEGRUM: MEMULIHKAN KORBAN PADA KEADAAN SEMULA

Salah satu prinsip penting dalam pemulihan kerugian adalah restitutio in integrum.

Secara sederhana, prinsip tersebut mengandung gagasan bahwa pihak yang dirugikan harus dipulihkan sedekat mungkin pada keadaan sebelum terjadinya perbuatan yang merugikan.

Dalam konteks korban KPR fiktif, pemulihan tidak cukup hanya berupa pengembalian uang.

Pemulihan idealnya mencakup:

Pertama, pengembalian uang muka dan angsuran yang telah dibayarkan apabila berdasarkan pemeriksaan hukum pembayaran tersebut memang merupakan kerugian korban.

Kedua, penyelesaian status kewajiban kredit yang timbul dari transaksi yang terbukti tidak sah atau merupakan hasil penyalahgunaan identitas.

Ketiga, pemulihan catatan informasi keuangan korban sesuai mekanisme hukum dan ketentuan regulator yang berlaku.

Keempat, pemulihan reputasi dan nama baik korban.

Kelima, perlindungan agar korban tidak dibebani konsekuensi hukum atas perbuatan yang tidak dilakukannya.

Dengan demikian, restitutio in integrum harus dipahami sebagai pemulihan yang komprehensif, bukan hanya transaksi pengembalian uang.

KEJAKSAAN DAN KEPENTINGAN KORBAN

Dalam penanganan perkara KPR fiktif, orientasi penegakan hukum semestinya tidak hanya berhenti pada menghitung nilai kerugian negara dan menentukan tersangka.

Penegakan hukum juga harus mampu menjawab pertanyaan mengenai nasib masyarakat yang identitasnya diduga digunakan.

Apabila korban dibiarkan tetap tercatat sebagai debitur, terus ditagih, dan tetap menanggung dampak administratif dari fasilitas yang menurut keterangannya tidak pernah dinikmati, maka proses hukum belum sepenuhnya menyentuh aspek keadilan bagi korban.

Karena itu, pemberian ruang kepada korban untuk menyampaikan keterangan kepada Kejaksaan Negeri Karawang merupakan bagian penting dari upaya menemukan kebenaran materiil.

Korban dapat memberikan dokumen, bukti pembayaran, komunikasi, keterangan mengenai proses pengajuan, serta informasi lain yang dapat membantu penyidik atau penuntut umum mengurai perkara.

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DITEMPUH KORBAN

Korban dapat mempertimbangkan beberapa jalur hukum sesuai fakta dan bukti yang dimiliki.

1. Pengaduan kepada regulator

Korban dapat menggunakan mekanisme pengaduan konsumen kepada OJK sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Penyelesaian sengketa

Apabila memenuhi persyaratan, korban dapat menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan.

3. Gugatan perdata

Korban dapat mempertimbangkan gugatan perdata apabila terdapat dasar hukum dan bukti yang cukup untuk menuntut pemulihan kerugian akibat perbuatan melawan hukum.

4. Pelaporan dugaan tindak pidana

Apabila ditemukan bukti adanya perbuatan pidana, korban dapat menyampaikan laporan atau pengaduan kepada aparat penegak hukum.

5. Memberikan keterangan kepada Kejaksaan

Dalam perkara yang sudah ditangani Kejaksaan Negeri Karawang, korban dapat memberikan keterangan dan menyerahkan bukti yang relevan agar posisi korban dapat dibedakan secara jelas dari pihak-pihak yang diduga melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana.

TUNTUTAN KEADILAN KORBAN

Dalam perspektif hukum, korban pada dasarnya tidak meminta sesuatu yang berada di luar hukum ketika menghendaki pemulihan.

Apabila korban dapat membuktikan bahwa dirinya tidak pernah mengajukan KPR, tidak memberikan persetujuan, tidak menikmati objek rumah, dan identitasnya digunakan oleh pihak lain, maka kepentingan korban untuk mendapatkan kepastian hukum merupakan kepentingan yang wajar dan memiliki dasar untuk diuji secara hukum.

Korban berhak mengharapkan agar aparat penegak hukum:

memeriksa seluruh rangkaian proses pembiayaan;
menelusuri penggunaan identitas korban;
memeriksa pihak yang membuat dan menggunakan dokumen;
menelusuri aliran dana;
menguji keberadaan objek rumah;
menguji proses verifikasi bank dan perusahaan pembiayaan;
mendengarkan keterangan korban;
membedakan korban dari pelaku;
mencegah kriminalisasi terhadap korban yang tidak memiliki kesalahan; dan
mendorong pemulihan hak korban sesuai mekanisme hukum.

PENUTUP

KESIMPULAN

Perkara dugaan KPR BTN fiktif bukan hanya persoalan kerugian negara, melainkan juga persoalan perlindungan masyarakat yang diduga menjadi korban penyalahgunaan identitas.

Dalam keadaan seseorang tercatat sebagai debitur tetapi secara faktual menyatakan tidak pernah mengajukan, menyetujui, atau menikmati fasilitas KPR, maka status administratif tersebut perlu diuji melalui proses hukum yang objektif.

Keterangan korban mempunyai arti penting karena dapat membantu aparat penegak hukum menemukan rangkaian peristiwa secara utuh, mulai dari penggunaan identitas, proses pengajuan, pembuatan dokumen, pencairan dana, hingga dampak yang dialami korban.

Pertanggungjawaban pidana harus tetap didasarkan pada perbuatan dan kesalahan masing-masing pihak. Keberadaan nama seseorang dalam dokumen tidak dengan sendirinya membuktikan adanya niat jahat atau keterlibatan pidana.

Karena itu, korban harus diberikan ruang untuk menyampaikan keterangan dan menyerahkan bukti kepada Kejaksaan Negeri Karawang.

Pada akhirnya, tujuan penegakan hukum tidak semata-mata menghukum pihak yang terbukti melakukan tindak pidana, tetapi juga memastikan bahwa orang yang menjadi korban tidak ikut menanggung akibat hukum dari perbuatan yang tidak dilakukannya.

Di sinilah restitutio in integrum memperoleh relevansinya.

Keadilan bagi korban harus berarti mengembalikan haknya, memulihkan kerugian yang dapat dibuktikan, memperbaiki status hukum yang terdampak, serta memberikan kepastian bahwa dirinya tidak ditempatkan sebagai pelaku apabila fakta dan alat bukti menunjukkan dirinya adalah korban.

SARAN

Pertama, kepada Kejaksaan Negeri Karawang, agar memberikan perhatian yang proporsional terhadap kedudukan masyarakat yang mengaku sebagai korban dan membuka ruang pemeriksaan terhadap keterangan serta bukti yang mereka miliki.

Kedua, kepada pihak perbankan dan perusahaan pembiayaan, agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme verifikasi identitas, kehadiran calon debitur, keberadaan objek pembiayaan, dan validitas dokumen.

Ketiga, kepada OJK, agar memastikan mekanisme perlindungan konsumen berjalan efektif dan setiap pengaduan masyarakat terkait penyalahgunaan identitas serta informasi kredit memperoleh penanganan sesuai ketentuan.

Keempat, kepada korban, agar mengumpulkan seluruh bukti secara sistematis, antara lain dokumen KPR, bukti pembayaran, surat penagihan, komunikasi dengan pihak terkait, dokumen identitas, serta bukti lain yang dapat menunjukkan posisi korban.

Kelima, kepada pemerintah dan pemangku kepentingan sektor perbankan, agar memperkuat sistem verifikasi dan integrasi data untuk mencegah penyalahgunaan identitas dalam pembiayaan KPR.

EPILOG

Kasus KPR fiktif seharusnya menjadi pelajaran bahwa dokumen yang terlihat lengkap belum tentu menggambarkan kebenaran materiil.

Di balik satu nama yang tercantum sebagai debitur, bisa saja terdapat orang yang benar-benar mengajukan kredit. Namun bisa pula terdapat seseorang yang justru identitasnya digunakan oleh pihak lain.

Karena itu, hukum harus mampu membedakan keduanya.

Jangan sampai korban dipaksa membuktikan dirinya tidak bersalah hanya karena namanya tercantum dalam dokumen.

Sebaliknya, proses penegakan hukum harus menguji siapa yang membuat, siapa yang menggunakan, siapa yang mengetahui, siapa yang memperoleh keuntungan, dan siapa yang akhirnya menanggung kerugian.

Kepastian hukum bagi korban bukan berarti memberikan keistimewaan kepada korban. Kepastian hukum berarti menempatkan setiap orang berdasarkan peran dan kesalahannya secara proporsional.

Dan ketika seseorang benar-benar terbukti sebagai korban, maka keadilan tidak berhenti pada penghukuman pelaku.

Keadilan harus sampai pada pemulihan korban.

Itulah esensi restitutio in integrum.

JURNAL HUKUM PUBLIK