Dalam keterangannya kepada awak media, Cevi menegaskan bahwa situasi di Bungursari mencerminkan adanya problem sistemik dalam tata kelola pemerintahan daerah. “Banyak hal yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Fungsi pengawasan terkesan lemah, sementara aspirasi masyarakat kerap tidak mendapatkan ruang respons yang memadai dari pemerintah,” ujarnya.
Menurutnya, lemahnya pendekatan preventif menjadi salah satu akar persoalan yang menyebabkan berbagai isu berkembang tanpa kendali. Ia mengingatkan bahwa prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik adalah mengedepankan pencegahan ketimbang penanganan pasca-krisis. “Jika pengawasan berjalan optimal sejak awal, berbagai persoalan tentu dapat diminimalisasi. Namun yang terjadi saat ini justru sebaliknya,” tegas Cevi.
Ia juga menyoroti sejumlah persoalan konkret yang dinilai mencerminkan ketidakefektifan kebijakan pemerintah daerah, di antaranya tata ruang kota yang tidak tertata, meningkatnya titik banjir, maraknya bangunan liar, serta lemahnya penindakan terhadap pelanggaran perizinan. Selain itu, Cevi mengangkat isu ekonomi masyarakat, seperti minimnya program pengentasan kemiskinan dan lemahnya daya dukung terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama dalam aspek permodalan dan daya beli.
“Permasalahan ini bukan sekadar insidental, melainkan indikasi adanya kegagalan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan publik yang berpihak pada masyarakat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Cevi menekankan pentingnya kehadiran negara dalam hal ini pemerintah daerah di tengah kesulitan masyarakat. Ia menilai, pemerintah seharusnya membuka ruang dialog yang inklusif, menyerap aspirasi secara aktif, dan menghadirkan solusi konkret, bukan justru terkesan abai terhadap keluhan publik.
“Yang dirasakan masyarakat hari ini adalah kekosongan kepemimpinan. Mereka bingung harus mengadu kepada siapa. Ini kondisi yang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,” katanya.
Ia pun mendesak Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan kebijakan yang telah berjalan, serta mengambil langkah-langkah strategis yang solutif dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
“Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka wajar jika masyarakat memilih untuk menyuarakan keresahannya melalui berbagai aksi. Itu adalah bentuk ekspresi dari kekecewaan yang tidak tertampung,” pungkas Cevi.
Penerbit: Zona TV Nasional