Kota Tasikmalaya, Zona TV
11 April 2026
Implementasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, menuai sorotan tajam dari masyarakat. Program yang merupakan bagian dari agenda nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto itu dinilai belum memberikan dampak positif terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.
Sejumlah warga menilai, pelaksanaan SPPG di lapangan justru menunjukkan ketidaksinkronan dengan tujuan besar pemerintah pusat, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis lokal dan memperkuat rantai pasok dari petani, nelayan, serta pelaku UMKM daerah.
Salah satu tokoh masyarakat Bungursari, Cevi Supriatna, mengungkapkan bahwa secara konseptual program MBG seharusnya menjadi katalisator ekonomi daerah. Namun realitas yang terjadi di Bungursari justru sebaliknya.
“Secara gagasan, program ini sangat baik karena bertujuan menciptakan perputaran ekonomi di daerah. Bahan pangan seharusnya disuplai oleh petani, nelayan, dan UMKM lokal. Tapi yang terjadi sekarang, justru penyuplai didominasi oleh pihak-pihak besar, tanpa melibatkan pelaku usaha lokal,” ujarnya.
Kondisi tersebut, menurutnya, tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil, tetapi juga memperlebar kesenjangan ekonomi di tingkat lokal.
“Alih-alih memberdayakan, yang terjadi sekarang justru memperkuat dominasi pelaku besar. Ini berpotensi menciptakan ketimpangan—yang kaya makin kaya, sementara yang kecil semakin terpinggirkan,” tambah Cevi dengan nada kritis.
Tidak hanya itu, dampak turunan dari operasional SPPG juga dirasakan langsung oleh para pedagang kecil di sekitar lingkungan sekolah. Sejumlah pedagang mengaku mengalami penurunan omzet yang signifikan sejak program MBG berjalan.
“Dulu saat jam istirahat, anak-anak biasa jajan di sini. Itu jadi sumber penghasilan kami selama bertahun-tahun. Sekarang sepi, omzet saya turun drastis sejak ada program ini,” ungkap salah seorang pedagang yang enggan disebutkan namanya.
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan serius terkait desain kebijakan yang dinilai belum mempertimbangkan efek sosial-ekonomi secara menyeluruh, khususnya terhadap sektor informal yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat kecil.
Di sisi lain, sejumlah pelaku UMKM di Bungursari menyatakan kesiapan mereka untuk terlibat aktif dalam rantai pasok program MBG melalui SPPG. Mereka mengaku mampu menyediakan berbagai kebutuhan pangan, baik bahan mentah maupun produk olahan.
Beberapa komoditas yang siap disuplai oleh UMKM lokal di antaranya meliputi beras, telur, daging ayam dan sapi, ikan, tahu, tempe, sayur-mayur seperti bayam, wortel, dan kol, serta buah-buahan seperti pisang, pepaya, dan jeruk. Selain itu, tersedia pula bahan pendukung seperti minyak goreng, gula, garam, bawang merah dan putih, rempah-rempah, hingga tepung-tepungan.
Tak hanya bahan mentah, UMKM juga menawarkan produk olahan seperti susu pasteurisasi atau UHT, roti dan makanan ringan sehat, serta olahan ikan seperti bakso dan nugget ikan.
“Kalau diberikan ruang, kami siap menyuplai. Ini bisa menjadi peluang besar untuk menggerakkan ekonomi lokal. Tapi sampai sekarang belum ada keterlibatan nyata,” ujar salah satu pelaku UMKM.
Kritik terhadap implementasi SPPG di Bungursari menjadi cerminan penting bahwa keberhasilan program nasional tidak hanya diukur dari pelaksanaan teknis, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu menjawab kebutuhan dan realitas sosial-ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.
Pengamat menilai, tanpa adanya mekanisme yang jelas untuk melibatkan pelaku ekonomi lokal, program sebesar MBG berisiko kehilangan esensi utamanya sebagai instrumen pemerataan ekonomi.
Dengan berbagai persoalan yang muncul, masyarakat berharap adanya evaluasi menyeluruh dari pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat, agar implementasi SPPG benar-benar sejalan dengan semangat awal: memperkuat ekonomi rakyat, bukan justru meminggirkannya.
Diterbitkan oleh: Team Redaksi zona TV