Penolakan DPRD Kota Tasikmalaya terhadap nota kesepakatan kembali memicu gelombang kekecewaan publik. Aktivis muda sekaligus Ketua Cabang SAPMA PP Kota Tasikmalaya, Muamar Khadapi, secara tegas memberi sinyal akan digelarnya aksi demonstrasi sebagai respons atas sikap DPRD yang dinilai pasif, tidak responsif, serta cenderung mengabaikan kepentingan masyarakat.
Kekecewaan tersebut bukan tanpa alasan. Sebelumnya, audiensi terkait Perda Tata Nilai yang digelar di Gedung DPRD Kota Tasikmalaya pada 24 April 2026 diharapkan menjadi ruang dialog terbuka antara masyarakat dan para wakil rakyat. Namun, alih-alih melahirkan solusi konkret, audiensi tersebut justru dinilai memperlihatkan sikap DPRD yang terkesan cuci tangan dan tidak memiliki keberanian politik untuk mengambil keputusan yang berpihak kepada masyarakat.
Dalam forum tersebut, berbagai kritik dan masukan telah disampaikan secara terbuka. Muamar Khadapi menegaskan bahwa persoalan yang terjadi bukan terletak pada masyarakat, melainkan pada lemahnya komitmen serta ketegasan dalam implementasi kebijakan. Ia juga mempertanyakan konsistensi penerapan aturan yang ada dan menyoroti adanya dugaan ketidakadilan dalam pelaksanaannya.
Namun, seluruh dinamika dalam audiensi itu dinilai seolah tidak berarti ketika DPRD akhirnya menolak nota kesepakatan yang seharusnya menjadi tindak lanjut konkret dari pertemuan tersebut. Keputusan itu semakin memperkuat anggapan bahwa DPRD tidak serius dalam mengawal hasil dialog dan justru memilih menghindari tanggung jawab politiknya.
Menanggapi kondisi tersebut, Muamar Khadapi menyatakan akan segera melakukan konsolidasi akbar bersama berbagai elemen masyarakat. Konsolidasi itu disebut sebagai langkah awal untuk menggalang kekuatan dalam rangka menggelar aksi demonstrasi ke DPRD Kota Tasikmalaya.
“Kami sudah menempuh jalur dialog melalui audiensi. Namun jika hal itu diabaikan dan tidak menghasilkan komitmen nyata, maka jalanan menjadi ruang berikutnya untuk menyampaikan suara rakyat,” tegas Muamar.
Muamar juga menegaskan bahwa rencana aksi demonstrasi tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dalam sistem demokrasi. Menurutnya, tekanan publik menjadi penting ketika ruang-ruang formal tidak lagi mampu menjawab tuntutan masyarakat secara adil dan transparan.
Dengan situasi yang semakin memanas, DPRD Kota Tasikmalaya kini berada di persimpangan: membuka kembali ruang dialog yang jujur dan bertanggung jawab, atau menghadapi gelombang aksi massa sebagai konsekuensi dari sikap yang dinilai mengabaikan aspirasi rakyat.
MUAMAR KHADAPI, S.Pd
Ketua Cabang SAPMA PP Kota Tasikmalaya
Diterbitkan oleh:
Tim Redaksi Zona TV