Bukan Sekadar Sertifikat, Satgas Tekankan Standar Keamanan Pangan Harus Benar-Benar Diterapkan dari Dapur hingga Tangan Penerima Manfaat
TASIKMALAYA, ZONATVNASIONAL.COM — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya dituntut mampu menyediakan makanan dalam jumlah besar, tetapi juga harus menjamin bahwa setiap makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi prinsip keamanan, mutu, kebersihan, serta pengendalian risiko pangan.
Karena itu, Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Makan Bergizi Gratis (MBG) Kota Tasikmalaya mendorong seluruh pengelola dapur MBG untuk memperkuat sistem keamanan pangan melalui pelatihan, pengawasan, serta penerapan standar yang terukur.
Penegasan tersebut mengemuka dalam kegiatan training dan sertifikasi dapur MBG yang berlangsung di Hotel Cordela Tasikmalaya, Sabtu (22/8/2026).
Ketua Satgas MBG Kota Tasikmalaya, Ade Hendar, menegaskan bahwa keamanan pangan tidak boleh diposisikan sebatas pemenuhan administrasi. Menurutnya, sertifikat tanpa penerapan nyata di lapangan tidak cukup untuk memberikan jaminan kepada masyarakat.
“Tidak hanya sekadar pelatihan saja, tetapi juga memastikan mulai dari fasilitas hingga keterampilan tenaga kerjanya memiliki standar yang jelas. Standar keamanan pangan itu bukan pilihan, melainkan kewajiban mutlak,” ujar Ade Hendar di sela kegiatan.
Jangan Sampai Sertifikasi Berhenti di Atas Kertas
Ade juga mengingatkan pengelola dapur MBG agar tidak sembarangan memilih lembaga pelatihan maupun lembaga sertifikasi.
Ia menekankan pentingnya memastikan kompetensi, kualifikasi, serta kredibilitas lembaga yang memberikan pelatihan maupun sertifikasi, khususnya yang berkaitan dengan HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) dan ISO 22000.
Menurut Ade, penerapan sistem keamanan pangan harus dapat dibuktikan melalui proses yang jelas, mulai dari identifikasi potensi bahaya, pengendalian titik kritis, kebersihan fasilitas, kompetensi pekerja, hingga prosedur penyimpanan dan distribusi makanan.
“Pengelola dapur MBG harus selektif memilih lembaga sertifikasi. Jangan asal memilih lembaga yang tidak memiliki kualifikasi yang jelas, hanya mengeluarkan sertifikat HACCP dan ISO tanpa melakukan pelatihan serta memastikan standar tersebut benar-benar diterapkan,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi penting di tengah besarnya tanggung jawab dapur MBG dalam menyediakan makanan bagi masyarakat. Sebab, semakin besar jumlah makanan yang diproduksi, semakin besar pula kebutuhan terhadap sistem pengendalian keamanan pangan yang konsisten.
Keamanan Pangan Harus Dikawal dari Hulu hingga Hilir
Narasumber pelatihan, Lucky Permana, menjelaskan bahwa sistem keamanan pangan tidak dapat hanya difokuskan pada proses memasak.
Menurutnya, pengendalian harus dimulai sejak bahan baku diterima hingga makanan selesai didistribusikan kepada penerima manfaat.
“Pelatihan ini berlangsung menyeluruh dari hulu ke hilir. Mulai dari keamanan bahan baku makanan, pemrosesan makanan hingga distribusi ke penerima,” jelas Lucky.
Ia menjelaskan bahwa setiap tahapan produksi memiliki potensi risiko yang harus diidentifikasi dan dikendalikan.
Mulai dari kondisi bahan baku saat datang, penyimpanan, proses pencucian dan pengolahan, pemasakan, pemorsian, hingga pengemasan dan pendistribusian, semuanya harus memiliki prosedur yang jelas.
“Detailnya banyak. Semenjak bahan makanan itu datang, bagaimana proses pemrosesan, pemorsian hingga distribusi makanan, semuanya harus diperhatikan,” katanya.
Dalam konteks HACCP, setiap potensi bahaya perlu diidentifikasi sehingga titik kendali kritis dapat ditentukan dan dipantau secara konsisten.
Kondisi Bangunan dan Peralatan Juga Menjadi Titik Perhatian
Selain sumber bahan pangan dan proses pengolahan, kondisi fisik dapur juga menjadi bagian penting dalam sistem keamanan pangan.
Lucky menegaskan bahwa desain serta tata letak fasilitas harus mendukung alur produksi yang aman dan mampu meminimalkan potensi kontaminasi silang.
“Bagaimana mengatur suhu ruangan, alat apa saja yang seharusnya tersedia, semuanya harus diperhatikan. Tidak boleh ada detail yang terlewatkan,” ujar Lucky.
Hal tersebut mencakup pengaturan area kerja, kebersihan peralatan, sanitasi, pengendalian suhu, penyimpanan bahan, hingga pemisahan antara bahan mentah dan makanan siap dikonsumsi.
Dengan demikian, keamanan pangan tidak berhenti ketika makanan selesai dimasak.
Pengawasan juga perlu diteruskan hingga tahap pemorsian dan distribusi. Waktu, suhu, kondisi penyimpanan, serta cara penanganan makanan menjadi faktor yang perlu diperhatikan agar kualitas dan keamanan makanan tetap terjaga sampai diterima oleh penerima manfaat.
12 Pengelola Dapur Mengikuti Pelatihan
Bidang Program Satgas MBG Kota Tasikmalaya, Deni Diyana, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut diikuti oleh 12 pengelola dapur MBG dari sejumlah wilayah.
Rinciannya, dua pengelola berasal dari Kota Tasikmalaya, tujuh dari Kabupaten Tasikmalaya, dua dari Pangandaran, dan satu dari Ciamis.
“Semua trainernya berasal dari lembaga yang tersertifikasi dan terakreditasi resmi. Ini merupakan ikhtiar agar makanan yang diterima aman dan berkualitas,” kata Deni.
Menurutnya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia merupakan salah satu bagian penting dalam membangun sistem keamanan pangan.
Sebab, sebaik apa pun standar tertulis yang dimiliki sebuah dapur, penerapannya tetap bergantung pada pemahaman dan kedisiplinan orang-orang yang menjalankan proses produksi setiap hari.
Masyarakat Berhak Mendapat Jaminan Keamanan
Program MBG pada akhirnya bukan hanya berbicara mengenai jumlah porsi yang mampu diproduksi, tetapi juga mengenai kualitas dan keamanan makanan yang diterima masyarakat.
Karena itu, penerapan HACCP maupun ISO 22000 seharusnya dipandang sebagai bagian dari upaya membangun sistem, bukan sekadar mengejar dokumen sertifikasi.
Satgas MBG Kota Tasikmalaya pun mendorong agar seluruh pengelola dapur memiliki komitmen yang sama dalam menjalankan standar keamanan pangan secara konsisten.
Pengawasan, evaluasi, pelatihan berkala, dokumentasi proses, serta perbaikan berkelanjutan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya tersebut.
Dengan kata lain, sertifikat seharusnya menjadi bukti dari sistem yang benar-benar berjalan, bukan sekadar menjadi bukti bahwa sebuah proses pernah dilakukan.
Publik tentu berharap penguatan standar keamanan pangan tersebut dapat diikuti dengan pengawasan yang konsisten dan transparan. Sebab, ketika makanan diperuntukkan bagi anak-anak dan kelompok penerima manfaat lainnya, maka aspek keamanan tidak boleh menjadi ruang kompromi.
Program MBG harus mampu menghadirkan makanan yang bukan hanya bergizi dan mencukupi kebutuhan penerima manfaat, tetapi juga aman, higienis, bermutu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Wartawan: Randi Yunantan
Editor: Zona TV Nasional