ZonaTV, Kepulauan Aru, Maluku — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru melakukan penyegaran di jajaran birokrasi dengan melantik dan mengambil sumpah/janji 10 Pejabat Tinggi Pratama (PTP) atau pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Kepulauan Aru.
Pelantikan tersebut berlangsung di Lantai II Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Aru, pekan lalu, dan dipimpin langsung oleh Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel.
Prosesi pelantikan turut dihadiri Wakil Bupati Kepulauan Aru Muhamad Djumpa, Sekretaris Daerah Adolof Pukar, para tokoh agama, jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta sejumlah undangan lainnya.
Pelantikan pejabat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat struktur organisasi sekaligus meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Jabatan Bukan Sekadar Penghargaan
Dalam sambutannya, Bupati Timotius Kaidel menegaskan bahwa pengembangan karier seorang pejabat bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi maupun sebagai bentuk penghargaan atas perjalanan karier birokrasi.
Menurutnya, setiap penempatan pejabat harus bermuara pada kebutuhan organisasi, peningkatan kinerja pemerintahan, percepatan pembangunan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Bupati mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang di dalamnya melekat tugas, tanggung jawab dan kewajiban untuk memberikan pengabdian terbaik kepada daerah dan masyarakat.
“Kepercayaan yang diberikan kepada Saudara harus dilihat dari perspektif tugas, tanggung jawab, dan pengabdian yang wajib dijalankan dengan etika dan moral yang santun. Apabila tidak mampu melaksanakannya dengan baik, saya akan lakukan evaluasi agar kesempatan diberikan kepada yang lebih mampu,” tegas Timotius.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pesan bahwa para pejabat yang baru dilantik tidak hanya dituntut mampu menjalankan tugas administratif, tetapi juga harus menunjukkan kapasitas kepemimpinan serta kemampuan menerjemahkan program pemerintah menjadi pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Seleksi Berbasis Kapasitas dan Rekam Jejak
Bupati menjelaskan, penetapan para pejabat dilakukan berdasarkan hasil seleksi dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari kapasitas dan kompetensi, integritas, loyalitas, moralitas, rekam jejak pengabdian hingga komitmen terhadap tugas dan pemerintahan.
Ia menegaskan, proses pelantikan bukan merupakan akhir dari penilaian, melainkan awal dari pembuktian kinerja.
Karena itu, setiap pejabat akan terus dievaluasi secara berkelanjutan untuk memastikan amanah yang diberikan dapat dijalankan secara konsisten.
“Kinerja Saudara akan terus dievaluasi secara berkelanjutan untuk memastikan konsistensi dalam berkomitmen dan berbakti,” ujarnya.
Menurut Bupati, evaluasi diperlukan untuk memastikan setiap organisasi perangkat daerah mampu bergerak secara efektif sesuai dengan target dan kebutuhan pembangunan daerah.
Diminta Bekerja Sesuai Tupoksi
Bupati juga meminta seluruh pejabat yang baru dilantik untuk memahami dan menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing secara profesional.
Ia menekankan bahwa koordinasi, kedisiplinan dan tanggung jawab menjadi bagian penting dalam menciptakan pemerintahan yang efektif.
“Jadi tolong kerja sesuai tupoksi masing-masing sehingga pelayanan publik dapat berjalan dengan baik,” pintanya.
Pesan tersebut menjadi penting mengingat OPD merupakan ujung tombak pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap kebijakan dan program pemerintah pada akhirnya harus dapat diterjemahkan menjadi pelayanan yang cepat, tepat, transparan dan bertanggung jawab.
Hadapi Efisiensi Anggaran
Di tengah kondisi penghematan anggaran dan tuntutan peningkatan efektivitas kinerja pemerintah, Bupati meminta para pejabat untuk semakin profesional dan mampu bekerja secara efisien.
Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan publik. Sebaliknya, kondisi tersebut harus menjadi momentum bagi jajaran birokrasi untuk meningkatkan kreativitas, efisiensi dan ketepatan dalam menentukan prioritas pembangunan.
Para pejabat juga diminta menunjukkan loyalitas yang tinggi kepada tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan, dengan tetap berpegang pada aturan serta etika pemerintahan.
Bupati turut mengharapkan dukungan keluarga masing-masing pejabat agar mereka dapat menjalankan tugas dengan baik, mengingat tanggung jawab sebagai pejabat publik membutuhkan konsistensi, waktu dan perhatian yang tidak sedikit.
“Atas nama Pemerintah Daerah, saya ucapkan selamat dan sukses. Ingatlah bahwa jabatan dan kepercayaan yang diamanatkan harus disertai kerja keras dan pengabdian yang tulus demi kemajuan Kabupaten Kepulauan Aru yang kita cintai bersama,” pungkasnya.
Berikut 10 Pejabat yang Dilantik
Adapun 10 Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) yang dilantik dan diambil sumpah/janji adalah:
- Agustinus Maturan — Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- Apres Mukudjei — Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- Aris Gainau — Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Benony Liesal — Kepala Dinas Perhubungan.
- dr. Sitorus — Kepala Dinas Kesehatan.
- Rusman Bungin — Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Aru.
- Willy Gainau — Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Muamar Kadafi Rumra — Asisten II Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
- Landete Mangar — Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- Hans Djerol — Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Aru.
Dengan dilantiknya 10 pejabat tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru diharapkan mampu memperkuat koordinasi antar-OPD, mempercepat pelaksanaan program pembangunan, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kini, tantangannya bukan lagi sekadar siapa yang menduduki jabatan, melainkan bagaimana setiap pejabat membuktikan bahwa kepercayaan tersebut benar-benar menghasilkan kinerja dan perubahan yang nyata bagi masyarakat Kepulauan Aru.
(EW)