KOTA TASIKMALAYA – Ketua Generasi Muda Nahdlatul Ulama (GMNU) Kota Tasikmalaya sekaligus Sekretaris Umum PC IKA PMII Kota Tasikmalaya, Myftah Farid, S.IP., melontarkan kritik terhadap euforia Pemerintah Kota Tasikmalaya atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berhasil dipertahankan selama 10 tahun berturut-turut.
Menurutnya, capaian tersebut memang layak diapresiasi sebagai indikator tertib administrasi dan pengelolaan keuangan daerah. Namun, opini WTP tidak dapat dijadikan ukuran tunggal keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Raihan WTP memang terlihat membanggakan di atas kertas. Namun, ada jurang pemisah yang cukup lebar antara rapinya administrasi keuangan dengan kondisi nyata masyarakat yang masih menghadapi berbagai persoalan kesejahteraan dan tata kelola kota,” ujar Myftah, Kamis (11/6/2026).
Ia menjelaskan bahwa opini WTP sejatinya merupakan penilaian atas kepatuhan pemerintah daerah dalam menyusun dan mempertanggungjawabkan laporan keuangan sesuai standar yang berlaku, bukan penilaian terhadap keberhasilan pembangunan ataupun tingkat kesejahteraan rakyat.
“Secara sederhana, opini WTP itu ibarat rapor pembukuan, bukan rapor kelulusan. BPK hanya menyatakan bahwa pemerintah daerah mampu mencatat pemasukan dan pengeluaran sesuai aturan. WTP bukan berarti masyarakatnya sudah makmur,” tegasnya.
Empat Kontras antara WTP dan Realitas Kota
Dalam pandangannya, terdapat sedikitnya empat kontras yang menunjukkan perbedaan antara prestasi administratif dan kondisi nyata yang masih dihadapi masyarakat Kota Tasikmalaya.
1. Keuangan Dinilai Baik, Kemiskinan Masih Tinggi
Myftah menyoroti fakta bahwa selama satu dekade terakhir laporan keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya memperoleh opini WTP. Namun, di saat yang sama, Kota Tasikmalaya masih berada dalam kelompok daerah dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi di Jawa Barat.
“Hal ini menunjukkan bahwa anggaran mungkin berhasil dipertanggungjawabkan secara administratif, tetapi belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan kemiskinan struktural yang masih dihadapi masyarakat,” katanya.
2. SPJ Rapi, Persoalan Kota Belum Tertata
Ia menilai birokrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya sangat baik dalam menyusun Surat Pertanggungjawaban (SPJ), pencatatan aset, serta administrasi keuangan lainnya. Namun berbagai persoalan mendasar di lapangan masih menjadi keluhan masyarakat.
Beberapa persoalan yang disorot antara lain kondisi jalan lingkungan yang rusak, termasuk Jalan Pasar Cikurubuk yang dinilai memprihatinkan, pengelolaan sampah yang belum optimal, banjir cileuncang yang kerap terjadi meski hujan dalam waktu singkat, hingga penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang masih semrawut di sejumlah titik pusat kota.
“Menata dokumen di atas meja kerja ternyata jauh lebih cepat dibandingkan membereskan persoalan nyata di ruang publik,” ujarnya.
3. Patuh Aturan, Namun Belum Menyentuh Substansi
Menurut Myftah, opini WTP hanya mengukur kepatuhan terhadap prosedur dan aturan penggunaan anggaran. Sementara itu, efektivitas dan manfaat penggunaan anggaran bagi masyarakat perlu menjadi perhatian utama.
Ia menyoroti besarnya porsi APBD yang masih terserap untuk belanja rutin birokrasi seperti gaji pegawai, rapat, dan perjalanan dinas. Di sisi lain, pembayaran kepada sejumlah rekanan yang telah menyelesaikan pekerjaan disebut belum seluruhnya terselesaikan.
Selain itu, sejumlah proyek fisik dinilai lebih bersifat kosmetik dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan mendesak masyarakat maupun mendorong terciptanya lapangan kerja baru bagi warga lokal.
“Pemerintah seperti siswa yang rajin mencatat pelajaran di buku tulis, tetapi nilainya belum maksimal ketika menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya,” ungkapnya.
4. Piagam Penghargaan Berbanding Terbalik dengan Harapan Warga
Myftah menilai penghargaan WTP yang diterima Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi, seharusnya menjadi momentum evaluasi dan perbaikan kinerja pemerintahan, bukan sekadar kebanggaan seremonial.
Menurutnya, masyarakat saat ini lebih membutuhkan kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari dibandingkan pencapaian administratif.
“Warga tidak membutuhkan banyak piala atau piagam penghargaan. Yang mereka butuhkan adalah harga kebutuhan pokok yang terjangkau, angka stunting yang menurun, kemudahan memperoleh pekerjaan di kota sendiri, serta pelayanan publik yang benar-benar dirasakan manfaatnya,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa indikator keberhasilan pemerintah daerah di mata masyarakat tidak lagi cukup diukur dari banyaknya penghargaan yang diterima.
“Prestasi sejati pemerintah saat ini diukur dari seberapa sejahtera isi dompet masyarakat dan seberapa layak isi piring keluarga mereka, bukan dari seberapa banyak piagam yang terpajang di dinding kantor pemerintahan. Apalagi jika melihat berbagai unggahan media sosial wali kota yang kerap dibanjiri komentar warga yang menagih kerja nyata,” tegasnya.
Dorong WTP Menjadi Instrumen Kesejahteraan
Menutup pernyataannya, Myftah Farid mendorong Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk menjadikan opini WTP sebagai instrumen dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Ia berharap pengelolaan keuangan yang baik tidak berhenti pada aspek administratif semata, melainkan mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Ke depan, Pemerintah Kota Tasikmalaya harus mampu membuktikan bahwa tata kelola keuangan yang baik dapat berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sebab ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya tertib administrasi, tetapi juga hadirnya keadilan sosial dan kesejahteraan yang dirasakan oleh seluruh warga Kota Tasikmalaya,” pungkasnya.
Wartawan: Randi Yunantan :::