ZonaTV, Kepulauan Aru, Maluku —
Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2027. Kegiatan ini berlangsung di Aula Lantai II Kantor BPKAD setempat.
Berdasarkan pantauan ZonaTV.com, Musrenbang dilaksanakan selama dua hari, mulai 9 hingga 10 April 2026, dengan mengusung tema “Penguatan Fondasi Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien dalam Mewujudkan Pembangunan, Peningkatan, dan Pengembangan Infrastruktur serta UMKM.”
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa Musrenbang RKPD merupakan momentum strategis dalam siklus perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
“Musrenbang RKPD adalah bagian penting dari siklus perencanaan pembangunan daerah yang memiliki nilai strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat,” ujar Bupati Timotius.
Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Kepulauan Aru saat ini berada pada fase ekspansi pembangunan periode 2025–2029. Fokus utama pada fase ini adalah penguatan dan perluasan hasil pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata, tidak hanya dalam pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga peningkatan kualitas hidup.
Adapun arah kebijakan pembangunan tahun 2027 difokuskan pada empat prioritas utama, yaitu:
Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM),
Penguatan konektivitas dan daya saing daerah,
Pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal,
Pembangunan yang adil, inklusif, dan tangguh terhadap bencana.
Prioritas tersebut diterjemahkan ke dalam sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pengembangan kawasan ekonomi, serta afirmasi wilayah.
Dalam forum ini, Bupati juga menyoroti kondisi fiskal daerah. Ia mengungkapkan bahwa pada tahun 2026, Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari Pemerintah Pusat mengalami penurunan signifikan, termasuk di Kabupaten Kepulauan Aru.
“Saya tegaskan, pada tahun 2026 TKDD dari Pemerintah Pusat mengalami penurunan yang sangat signifikan. Kebijakan efisiensi anggaran ini berdampak langsung pada kinerja daerah dan harus diantisipasi dalam perencanaan tahun 2027,” jelasnya.
Untuk itu, ia meminta seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi dalam menentukan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah. Penyusunan RKPD 2027 diharapkan tetap mengacu pada kebutuhan masyarakat, selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, serta mendukung visi pembangunan jangka panjang daerah.
Selain tantangan fiskal, pemerintah daerah juga menghadapi delapan permasalahan utama, yaitu:
Rendahnya kualitas SDM,
Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran,
Pengelolaan sumber daya alam dan ketahanan bencana yang belum optimal,
Minimnya investasi daerah,
Ketimpangan sarana dan prasarana,
Pertumbuhan ekonomi yang belum maksimal,
Tingginya risiko bencana yang belum diimbangi ketahanan pangan lokal,
Tata kelola pemerintahan yang masih perlu peningkatan inovasi.
“Kami sangat mengharapkan dukungan dari Pemerintah Provinsi dan Pusat, khususnya bagi daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), agar berbagai permasalahan ini dapat diatasi sehingga Kepulauan Aru mampu sejajar dengan kabupaten lain di Maluku,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang pada Bapelitbang dalam laporannya menyampaikan bahwa Musrenbang RKPD 2027 bertujuan untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menampung prioritas kebutuhan dari tingkat desa hingga kabupaten, mengkaji isu strategis, serta menetapkan skala prioritas pembangunan.
Melalui forum ini, diharapkan seluruh aspirasi dan rumusan strategi dapat terserap dalam dokumen perencanaan yang matang dan terukur, yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan. Dokumen tersebut akan menjadi pedoman dalam mewujudkan Kabupaten Kepulauan Aru yang maju, mandiri, dan harmonis berbasis ekosistem ekonomi laut Arapuru yang berdaya saing global.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Drs. Mohammad Djumpa, unsur Forkopimda, pimpinan OPD lingkup Pemkab Aru, instansi vertikal, tokoh agama, tokoh adat, perwakilan pemuda, serta tamu undangan lainnya. (EW)
Kalau mau, saya bisa buatkan versi lebih tajam (gaya headline media nasional) atau versi rilis singkat untuk media sosial.