Oleh: Santi Nurmayanti
Special Redaksi Zona TV
Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) sejak awal dibentuk sebagai wadah strategis yang menyatukan 98 pemerintah kota di Indonesia. Organisasi ini tidak hanya menjadi forum silaturahmi antarkepala daerah, tetapi juga diharapkan mampu menjadi motor penggerak lahirnya berbagai kebijakan inovatif yang memperkuat pelaksanaan otonomi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperjuangkan kepentingan pemerintah kota di hadapan pemerintah pusat.
Dalam konsep idealnya, APEKSI merupakan ruang kolaborasi yang mampu melahirkan solusi atas beragam persoalan perkotaan, mulai dari kemiskinan, ketahanan pangan, tata ruang, pengelolaan lingkungan hidup, pelayanan kesehatan, hingga transformasi digital pemerintahan. Setiap Rakernas menghasilkan berbagai rekomendasi strategis yang diharapkan menjadi arah pembangunan kota-kota di Indonesia.
Namun di balik semangat tersebut, publik selalu menyimpan pertanyaan yang sama setiap kali agenda besar APEKSI berakhir.
Apakah seluruh rekomendasi benar-benar diwujudkan menjadi kebijakan nyata, atau hanya berhenti sebagai dokumen hasil rapat yang tersimpan di rak arsip pemerintahan?
Pertanyaan tersebut kembali mengemuka usai pelaksanaan Rakernas ke-18 APEKSI di Medan pada Juli 2026. Forum tersebut menghasilkan sepuluh rekomendasi strategis, salah satunya mendorong keterlibatan penuh pemerintah daerah dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis.
Secara konseptual, rekomendasi tersebut mendapat apresiasi karena pemerintah kota merupakan pihak yang paling memahami kondisi riil masyarakatnya. Pemerintah daerah mengetahui wilayah dengan angka kemiskinan tinggi, memahami potensi pangan lokal, mengenali karakteristik sekolah penerima manfaat, hingga mengetahui kondisi infrastruktur distribusi yang tidak selalu sama antara satu daerah dengan daerah lainnya.
Pelibatan pemerintah kota diyakini akan meningkatkan efektivitas program sekaligus memperkuat pemberdayaan ekonomi lokal melalui pemanfaatan hasil pertanian, peternakan, dan UMKM setempat.
Namun realitas implementasi di lapangan tidak sesederhana rumusan dalam forum resmi.
Jurang Kebijakan Pusat dan Daerah Masih Terasa
Hingga saat ini masih terdapat kesenjangan antara kewenangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Berbagai program nasional sering kali dirancang secara terpusat, sementara pemerintah kota hanya ditempatkan sebagai pelaksana teknis. Ruang inovasi daerah menjadi terbatas karena berbagai ketentuan administratif maupun mekanisme penganggaran telah ditentukan sebelumnya.
Padahal setiap kota memiliki karakteristik yang berbeda. Kota metropolitan tentu menghadapi persoalan yang tidak sama dengan kota sedang maupun kota berkembang. Perbedaan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, kemampuan fiskal, hingga kondisi geografis menuntut adanya fleksibilitas kebijakan agar program nasional benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Pendekatan "satu formula untuk semua daerah" berpotensi mengurangi efektivitas pelaksanaan di lapangan.
Tantangan Anggaran dan Kapasitas Daerah
Pelaksanaan berbagai program strategis membutuhkan dukungan anggaran yang tidak sedikit.
Jika pemerintah kota dilibatkan secara penuh, maka konsekuensinya adalah kebutuhan biaya operasional, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sistem pengawasan, pelaporan, hingga mekanisme evaluasi yang memadai.
Tanpa kepastian pendanaan dan pelimpahan kewenangan yang jelas, rekomendasi yang dihasilkan berpotensi berhenti sebagai komitmen moral tanpa daya eksekusi.
Di sisi lain, tidak semua pemerintah kota memiliki kemampuan fiskal yang sama. Sebagian daerah masih bergantung pada transfer pemerintah pusat sehingga ruang geraknya sangat terbatas ketika harus menjalankan program tambahan berskala nasional.
Lemahnya Pengawasan Pasca Rakernas
Persoalan lain yang selama ini menjadi sorotan adalah lemahnya mekanisme tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil Rakernas.
Sering kali berbagai kesepakatan hanya dituangkan dalam laporan akhir kegiatan tanpa disertai target waktu yang jelas, indikator keberhasilan yang terukur, maupun pembagian tanggung jawab yang rinci.
Akibatnya, masyarakat sulit mengetahui sejauh mana rekomendasi tersebut telah dilaksanakan.
Minimnya transparansi ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap efektivitas forum-forum pemerintahan. Rekomendasi yang baik sekalipun akan kehilangan makna apabila tidak diikuti mekanisme pengawasan yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.
Publik Menginginkan Dampak, Bukan Sekadar Seremoni
Tidak dapat dipungkiri, penyelenggaraan Rakernas APEKSI memerlukan anggaran yang besar, mulai dari perjalanan dinas, akomodasi, penyelenggaraan acara, hingga berbagai kegiatan pendukung lainnya.
Karena itu, masyarakat memiliki ekspektasi yang tinggi agar penggunaan anggaran tersebut menghasilkan manfaat yang nyata.
Publik tentu tidak ingin forum tahunan hanya menjadi agenda seremonial yang dipenuhi pidato, penandatanganan rekomendasi, dan dokumentasi kegiatan, sementara implementasi kebijakan berjalan lambat atau bahkan tidak terlihat hasilnya.
Kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan dibangun melalui hasil kerja yang dapat dirasakan secara langsung, bukan semata-mata melalui banyaknya forum yang diselenggarakan.
Momentum Pembuktian
Rakernas ke-18 APEKSI seharusnya menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Beberapa langkah yang dinilai penting untuk diwujudkan antara lain memastikan setiap rekomendasi memiliki dasar regulasi yang kuat, membangun pembagian kewenangan yang lebih proporsional, menyediakan dukungan pendanaan yang memadai, serta membuka sistem evaluasi yang transparan dan dapat diakses publik.
Selain itu, inovasi yang telah berhasil diterapkan di satu kota perlu direplikasi secara adaptif di daerah lain agar pembangunan perkotaan berjalan lebih efisien tanpa harus selalu memulai dari awal.
APEKSI memiliki modal besar sebagai forum kolaborasi antarpemerintah kota. Namun modal tersebut hanya akan bermakna apabila mampu melahirkan kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Pada akhirnya, masyarakat tidak menunggu banyaknya rekomendasi yang dihasilkan dalam sebuah forum. Yang ditunggu adalah perubahan nyata dalam pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan, pemerataan pembangunan, dan hadirnya pemerintah yang semakin responsif terhadap kebutuhan rakyat.
Rakernas telah usai. Kini saatnya seluruh hasil kesepakatan dibuktikan melalui tindakan nyata. Sebab keberhasilan APEKSI tidak diukur dari megahnya penyelenggaraan acara, melainkan dari sejauh mana setiap keputusan mampu diwujudkan menjadi manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia.
Redaksi Media Zona TV
"Membangun Kesadaran, Menyuarakan Kebenaran"
Penulis: Santi Nurmayanti