Pemprov Jabar Ambil Alih Lahan dan Infrastruktur, Respons Cepat Aspirasi Publik
Tasikmalaya, 4 Mei 2026 — Permasalahan krusial terkait akses jalan menuju SMAN 11 Tasikmalaya akhirnya menemukan titik terang. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan akan segera mengambil alih penanganan pembangunan akses jalan, termasuk penyelesaian aspek lahan yang selama ini menjadi hambatan utama operasional sekolah tersebut.
Kepastian ini mengemuka setelah kunjungan langsung Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ke lokasi sekolah pada Senin (4/5/2026). Kunjungan tersebut sekaligus menjadi respons konkret atas aspirasi masyarakat yang sebelumnya disuarakan melalui berbagai forum, termasuk aksi massa yang digelar oleh Aliansi Masyarakat Bungursari.
Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi, menegaskan bahwa persoalan lahan kini telah menemukan solusi. Pemerintah Provinsi akan membeli lahan yang sebelumnya menjadi penghambat melalui mekanisme sesuai regulasi yang berlaku.
“Untuk lahan sudah ada solusi, akan segera dibeli oleh provinsi. Penanganan fisik jalan menjadi kewenangan provinsi, sementara Pemerintah Kota akan membantu dalam penertiban, seperti pembersihan area yang saat ini ditumbuhi rumput cukup tinggi,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi langkah cepat tim Bina Marga Provinsi Jawa Barat yang telah melakukan perbaikan sementara sebagai bentuk respons awal terhadap kebutuhan akses pendidikan.
Di sisi lain, Ketua Komite SMAN 11 Tasikmalaya, Nanang Nurjamil, menyampaikan bahwa pihaknya segera berkoordinasi dengan tim appraisal guna menentukan nilai lahan secara objektif. Hasil penilaian tersebut akan diserahkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang telah menerima mandat langsung dari gubernur.
“Setelah jalan dibangun, statusnya akan menjadi milik provinsi karena digunakan untuk kepentingan pendidikan. Kami sangat bersyukur, kehadiran gubernur menjawab kegelisahan yang selama ini dirasakan,” ungkapnya.
Aspirasi Publik Jadi Pemicu Aksi Nyata
Dinamika penyelesaian persoalan ini tidak lepas dari peran aktif masyarakat. Sebelumnya, pada 24 April 2026, Aliansi Masyarakat Bungursari menggelar aksi di Bale Kota Tasikmalaya dan kawasan sekitar akses menuju SMAN 11. Aksi tersebut menyoroti kondisi sekolah negeri yang berdiri di tengah lahan milik pribadi tanpa akses jalan yang memadai.
Salah satu orator aksi, Cevi Supriatna, secara lantang menyuarakan kegelisahan masyarakat terhadap masa depan peserta didik yang terhambat akses pendidikan.
Dalam orasinya, ia mempertanyakan aspek perencanaan pembangunan sekolah yang dinilai tidak disertai dengan kesiapan infrastruktur dasar.
“Bagaimana mungkin pembangunan sekolah negeri dilakukan di tengah lahan pribadi tanpa akses jalan yang jelas. Ini harus menjadi perhatian serius dan perlu diaudit secara menyeluruh agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan,” tegasnya kala itu.
Cevi juga menyampaikan bahwa gerakan yang dilakukan Aliansi Bungursari merupakan representasi aspirasi masyarakat yang menginginkan solusi konkret dari pemerintah.
Respons Cepat Gubernur dan Apresiasi Masyarakat
Rangkaian advokasi yang dilakukan, mulai dari audiensi di tingkat kecamatan hingga koordinasi dengan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII, sempat mengalami kebuntuan. Namun, eskalasi isu yang berkembang hingga tingkat provinsi dan pusat akhirnya mendorong respons cepat dari pemerintah.
Kunjungan langsung Dedi Mulyadi ke lokasi menjadi momentum krusial. Dalam pernyataannya di hadapan masyarakat dan siswa, gubernur memastikan bahwa pemerintah provinsi akan membiayai pembangunan akses jalan secara menyeluruh.
Pernyataan tersebut disambut antusias oleh para siswa dan warga yang hadir, mencerminkan besarnya harapan terhadap solusi yang selama ini dinantikan.
Menanggapi hal tersebut, Cevi Supriatna menyampaikan apresiasi atas respons cepat pemerintah provinsi.
“Kami bergerak atas dasar aspirasi masyarakat. Alhamdulillah, Gubernur Jawa Barat sangat responsif, langsung turun ke lokasi dan memberikan solusi nyata. Ini menjadi anugerah bagi warga Bungursari,” ujarnya kepada awak media.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan dan LSM se-Kecamatan Bungursari yang telah memberikan dukungan moral dalam mengawal isu tersebut.
“Perjuangan ini melalui proses panjang, mulai dari pendekatan persuasif hingga aksi terbuka. Semoga ikhtiar bersama ini menjadi amal baik dan membawa manfaat bagi masyarakat luas,” tambahnya.
Komitmen Kolaboratif untuk Akses Pendidikan Layak
Langkah strategis yang diambil Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan dukungan Pemerintah Kota Tasikmalaya serta partisipasi aktif masyarakat, mencerminkan model kolaborasi yang konstruktif dalam penyelesaian persoalan publik.
Pembangunan akses jalan menuju SMAN 11 Tasikmalaya diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan infrastruktur, tetapi juga menjadi jaminan keberlanjutan akses pendidikan yang aman, layak, dan inklusif bagi generasi muda.
Dengan percepatan realisasi pembangunan ini, kegiatan belajar mengajar, termasuk proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), diharapkan dapat berlangsung tanpa hambatan berarti.
Diterbitkan oleh Tim Redaksi Zona TV
4 Mei 2026