ZONA TV MAJALENGKA
INVESTIGASI MENGUNGKAP FAKTA
MAJALENGKA – Anggota DPRD Kabupaten Majalengka, H. Iing Misbahuddin, A.Md.Kom., S.M., S.H., M.E., menegaskan bahwa jabatan publik merupakan amanah yang harus dijalankan untuk melayani masyarakat, bukan sebagai sarana untuk mengumpulkan atau memperkaya diri secara pribadi.
Dalam pernyataannya, H. Iing Misbahuddin mengingatkan seluruh penyelenggara pemerintahan, mulai dari kepala daerah, pejabat dinas, hingga anggota legislatif, agar senantiasa menjaga integritas serta tidak menyalahgunakan kewenangan demi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
Ia juga menyoroti potensi terjadinya konflik kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya apabila seorang pejabat menggunakan pengaruh dan kewenangan yang dimilikinya untuk mengamankan paket proyek pemerintah bagi diri sendiri, keluarga, maupun kelompok tertentu.
“Jabatan publik itu bukan tiket untuk melakukan akumulasi kekayaan pribadi, melainkan sebuah mandat untuk melayani rakyat. Ketika kepala daerah, pejabat dinas, hingga anggota dewan menggunakan pengaruhnya untuk mengamankan paket proyek bagi diri sendiri, keluarga, atau kelompoknya, saat itulah konflik kepentingan berpotensi berkembang menjadi persoalan hukum, termasuk tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan,” tegas H. Iing Misbahuddin.
Menurutnya, seluruh proyek pemerintah yang dibiayai dari uang rakyat harus dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses pengadaan barang dan jasa harus mengedepankan prinsip transparansi, persaingan yang sehat, efisiensi, serta akuntabilitas.
H. Iing Misbahuddin menilai konflik kepentingan tidak boleh dipandang sebagai persoalan sepele. Sebab, apabila konflik kepentingan tersebut disertai dengan penyalahgunaan kewenangan dan memenuhi unsur tindak pidana, maka perbuatan tersebut dapat berujung pada proses hukum.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Majalengka agar menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional, berintegritas, serta selalu mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah juga dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik. Setiap program dan proyek pemerintah harus benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat serta mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Dengan komitmen terhadap transparansi dan integritas, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Majalengka dapat berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Sumber kutipan: Asep Iskandar, Ketua AKFESI Kabupaten Majalengka.
ZONA TV MAJALENGKA
INVESTIGASI MENGUNGKAP FAKTA
